Keamanan Cyber dan Ketergantungan Aplikasi Asing Jadi PR 2017

JAKARTA - Isu keamanan cyber serta ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap layanan dan aplikasi asing menjadi PR alias pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah. Apalagi pengguna internet di Indonesia terus melonjak.

Hingga akhir 2016, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat ada lebih dari 132 juta pengguna internet di Tanah air. Jumlah ini naik lebih dari 50% dibanding 2015.

Meningkatnya pengguna internet seiring semakin luasnya cakupan internet yang diikuti makin terjangkaunya harga smartphone. Gawai satu ini menjadi alat utama dari interaksi dan komunikasi netizen di Tanah Air, khususnya lewat media sosial dan aplikasi pesan singkat.

Kenaikan pengguna internet secara drastis juga diikuti beberapa peristiwa terkait keamanan di dunia maya. Sebagai contoh, selama 2016 ada masalah pada aplikasi GoJek, sehinga beberapa kali ada peristiwa hilangnya saldo GoPay pengguna. Belum lagi Yahoo yang diretas dan 1 miliar akun penggunanya terekspos oleh pihak ketiga.

Hal tersebut dipaparkan pakar keamanan cyber Pratama Persadha dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Sabtu (31/12/2106). Dia melihat semangat SDM lokal dalam menghasilkan aplikasi dan layanan internet cukup besar. Namun, perlu diperkuat dengan kesadaran untuk membangun sistem yang aman pula.

“Tentu tahun 2016 adalah tahun pembelajaran. Aplikasi dan layanan internet lokal harus membuktikan bahwa keamanan juga menjadi perhatian serius. Karena itu tahun 2017 fokus pada keamanan cyber akan meningkat tajam di semua sektor, terutama perbankan yang mulai mengakrabi fintech,” ujarnya.


Masalah keamanan perbankan ramai sepanjang 2016. Setidaknya beberapa peristiwa hilangnya uang nasabah menghiasi media-media nasional. Pencurian dana nasabah di Batam dan Mataram setidaknya kembali mengungkit betapa lemahnya keamanan sistem ATM perbankan nasional hari ini.

“Setidaknya kartu yang masih menggunakan pita magnetik dan mesin ATM yang masih memakai Windows XP adalah dua hal yang paling mudah dimanfaatkan pihak ketiga untuk mencuri dana nasbah,” jelas Pratama.

Menurutnya, pada 2017 pemerintah harus memperkuat regulasi untuk memaksa perbankan melakukan updgrade sistem ATM demi keamanan nasabah. Kartu ATM dengan pita magnetic rawan pencurian data. Belum lagi mesin ATM berbasis Wnidows XP yang sangat rawan karena tidak mendapat dukungan keamanan lagi dari Microsoft.

“Migrasi ke kartu ATM berbasis chip harus dipercepat, begitu juga dengan pembaharuan pada mesin ATM. Karena mesin ATM ini menjadi pintu masuk para pencuri ini mengambil data nasabah,” terang mantan pejabat Lembaga Sandi Negara ini.

Pratama menambahkan, pada 2017 isu keamanan cyber akan semakin mendapat tempat. Karena itu semua pihak sebaiknya belajar dari pengalaman sepanjang 2016.

“Serangan DdoS, Ransomware, email phising masih akan menjadi masalah terbesar masyarakat dunia di wilayah cyber. Ditambah dengan poor patch management yang memungkinkan lubang keamanan terbuka karena kelalaian manajerial. Ini semua bisa dikurangi dengan peningkatan keamanan cyber secara kultural sekaligus didorong oleh pemerintah,” jelas Pratama.

Selain isu keamanan, di pertengahan sampai pada akhir 2016 isu tentang aplikasi dan layanan internet asing di Tanah Air juga jadi sorotan. Ini terkait keberadaan raksasa teknologi, seperti Google dan Facebook yang belum jelas bentuk dan pembayaran pajaknya di Indonesia.

“Sebaiknya pemerintah mendorong betul berkembangnya industri aplikasi dan layanan internet buatan dalam negeri. Ini untuk mendorong masyarakat sedikit demi sedikit terlepas dari ketergantungan pada raksasa teknologi asing, seperti Google dan Facebook,” papar Chairman lembaga riset keamanan cyber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) ini.