Blokir Situs Makin Masif, Pemerintah Diminta Bijak dan Selektif

JAKARTA - Banyaknya berita hoax di media sosial membuat pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bergerak cepat dengan menggulirkan program literasi positif di awal 2017. Tidak hanya itu, pemerintah lewat Kemenkominfo secara aktif makin masif melakukan pemblokiran terhadap portal berita yang dianggap meresahkan.

Kominfo sendiri menjelaskan pemblokiran berasal dari usulan Polri dan BIN, terutama situs yang mengarahkan masyarakat pada tindakan terorisme. Kominfo juga membuka akses Trust Positif, sebuah mekanisme pelaporan yang bisa dilakukan masyarakat langsung.

Pakar keamanan cyber Pratama Persadha menyambut baik upaya pemerintah dalam meminimalkan tersebarnya konten negatif. Namun, dia menekankan keterbukaan Kominfo dalam merilis prosedur dan alasan sebuah situs diblokir.

“Tentu ini baik, tapi masyarakat harus tetap mendapatkan penjelasan yang proporsional dan jelas. Jangan sampai nanti malah terkesan represif," ujarnya, dalam keterangan tertulis kepada SINDOnews, Kamis (5/1/2016)

"Apalagi untuk memblokir sebuah situs, terutama portal berita misalnya, perlu juga melibatkan dewan pers, kecuali bila situs yang diblokir memang tidak jelas kepemilikan dan keberadaannya,” terang Pratama.

Chairman lembaga riset keamanan cyber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) ini menuturkan, cukup riskan bila blokir-blokir ini tidak disertai hak dari para pemiliknya untuk melakukan penjelasan. Ini berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Pemerintah sebaiknya memberikan penjelasan bagaimana tahapan-tahapan dan alasan terperinci pemblokiran, sehingga bisa diterima masyarakat luas.

“Pemerintah harus menghindari terjadinya chaos di wilayah cyber Tanah Air. Menghindarkan masyarakat dari berita hoax sangat baik. Namun jangan sampai karena kurangnya sosialisasi menjadikan ini sebagai area perang baru dari orang-orang yang jago di dunia maya,” tandasnya.