Aplikasi Asing Harus Diperlakukan Sama

loading...
Aplikasi Asing Harus Diperlakukan Sama
Aplikasi Asing Harus Diperlakukan Sama
JAKARTA - Para pelaku usaha berbasis digital termasuk layanan over the top (OTT) global harus mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia terutama terkait perpajakan.

Hal ini untuk mendorong ada kesetaraan antara pelaku usaha digital asing dan domestik. Banyak perusahaan OTT atau aplikasi global yang beroperasi di Indonesia memang tidak bisa dihindari karena diminati masyarakat. Namun disisi lain, keberadaan mereka justru dianggap hanya mengambil keuntungan dari konten-konten yang disajikan.

Pengamat teknologi informasi Heru Sutadi mengatakan, pemerintah sudah seharusnya bersikap tegas terhadap para pelaku layanan OTT asing. Selama ini mereka dinilai melanggar aturan hukum seperti tidak membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh di Indonesia.

“Kalau perusahaan lokal soal pajak ketat. Tapi, kalau OTT asing, kita seperti tak berdaya, padahal mereka menyedot sumber daya keuangan Indonesia dan mengumpulkan semua data pengguna termasuk data pribadi,” ucap Heru saat dihubungi di Jakarta kemarin.



Layanan OTT adalah layanan dengan konten berupa data, informasi, atau multimedia yang berjalan melalui jaringan internet. Dalam operasionalnya, OTT menumpang di atas jaringan internet milik operator telekomunikasi. Heru menambahkan, pemerintah seharusnya bisa tegas. Harus ada prinsip keadilan dan keberpihakan pada startup lokal, apalagi yang masih dalam masa-masa awal.

Menurutnya, aturan OTT harus memiliki aturan yang jelas, baik dari sisi pajak, kewajiban memiliki kantor di Indonesia, maupun kewajiban melaporkan transaksi di Tanah Air. “Mereka juga harus memenuhi aturan lain misal membantu blokir hoax dan pornografi secara cepat. Jika tidak mau memenuhi, ya tegas saja, blokir. Sampai mereka memenuhi atur an dan ketentuan yang berlaku di republik ini,” ujarnya.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Ahmad M Ramli mengatakan, pemerintah berupaya menangkal upaya-upaya konten asing melalui menjamurnya perusahaan aplikasi OTT di masyarakat. Salah satunya dengan menerbitkan rancangan Peraturan Menteri Kominfo mengenai aturan main perusahaan OTT di Indonesia. Namun, peraturan menteri tersebut masih dalam bentuk rancangan yang diharapkan bisa terbit tahun ini.



“Masih dalam bentuk pembahasan. Artinya, belum ada naskah final yang bisa diuji publik. Tapi, kita harapkan bisa secepatnya terbit tahun ini,” ujar dia kepada KORAN SINDO tadi malam.
halaman ke-1 dari 3
preload video
KOMENTAR ANDA
Top