Khawatir Pencurian Data, Google Matikan Layanan Penguatan Sinyal

BEIJING - Google telah menutup layanan yang ditujukan untuk membantu operator di seluruh dunia meningkatkan jangkauannya dengan cara menyediakan data agregat dari perangkat Android kepada mereka. Penutupan ini muncul pada saat kekhawatiran meningkat tentang privasi data di seluruh industri.

Layanan Wawasan Jaringan Seluler Google diluncurkan pada 2017 lalu sebagai alat gratis untuk penyedia nirkabel di seluruh dunia guna memungkinkan mereka melihat titik-titik lemah dalam jangkauan jaringannya. Menurut laporan terbaru yang dirilis Reuters, layanan itu "pada dasarnya peta yang menunjukkan kekuatan sinyal operator dan kecepatan koneksi yang mereka berikan di setiap daerah".

Laman GSM Arena meyebutkan, data yang Anda bagikan oleh Google dikumpulkan dan dianonimkan. Artinya operator tidak mendapatkan informasi tentang pengguna individu, tapi fitur tersebut masih merupakan alat yang berharga bagi penyedia jaringan.

Sebab mereka dapat melihat statistik tentang kinerja jaringan mereka di berbagai wilayah. Platform ini juga menampilkan statistik yang berkaitan dengan layanan pesaing, yang tidak diidentifikasi namanya.

Data untuk Wawasan Jaringan Seluler Google bersumber dari perangkat yang menjalankan Android yang totalnya mencapai sekitar 75% dari smartphone dunia, tapi terbatas hanya untuk pengguna yang memiliki "Berbagi Riwayat Lokasi" dan penggunaan, serta diagnostik yang diaktifkan di akun Google-nya. Meskipun demikian, Google memilih untuk menghentikan layanan pada bulan April, tanpa mengutip alasan formal di balik keputusan tersebut. Operator di seluruh dunia hanya diberitahu tentang penutupan.

Seorang juru bicara Google telah mengonfirmasi untuk Reuters bahwa layanan ini sekarang memang dihentikan. Perubahan "prioritas produk" adalah faktor pendorong utama di balik keputusan tersebut. Namun orang-orang yang mengetahui keputusan tersebut mengklaim langkah Google dimotivasi oleh "kekhawatiran tentang privasi data" dan mungkin untuk menghindari pengawasan lebih lanjut dari anggota parlemen.