Isu Data Registrasi Kartu Prabayar untuk Pemilu Tak Masuk Akal

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Roy Suryo menilai isu yang menyebutkan peraturan mengenai registrasi ulang kartu prabayar (SIM card) adalah untuk keperluan pemilihan umum (pemilu) sangat tidak masuk akal. Bahkan, dia menilai bahwa penyebar berita kebohongan (hoax) tersebut sangatlah tidak cerdas.

Dia mengatakan, pengumpulan data KTP untuk pemilu hanya dilakukan oleh calon independen. Sementara dalam pemilu 2019 mendatang, calon Presiden atau Wakil Presiden hanya bisa diusung oleh partai.

"Kadang yang buat hoax ini kurang cerdas, kalau dianalogikan seperti DKI yang waktu itu relawannya menggunakan 1 juta KTP, kalau kita untuk kepentingan 2018, DKI sudah tidak pemilu lagi. Tapi calon independen itu kemungkinan menangnya jauh lebih kecil dari parpol. Apalagi kalau presiden, tidak mungkin diusung independen," katanya dalam acara Polemik MNC Trijaya di Jakarta, Sabtu (4/11/2017).

Oleh sebab itu, dia menilai bahwa hoax yang tersebar di berbagai media sosial tersebut sangatlah tidak masuk akal. Namun dia memberikan catatan, bahwa pengumpulan data ini tetap harus diawasi dan dijaga benar agar tidak jebol.

"Jadi kalau data itu untuk pemilu, saya tidak melihat ke sana ya. Tapi masyarakat harus dibuat aman dan dibuat nyaman," imbuh dia.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini pun mendukung sepenuhnya kebijakan registrasi kartu prabayar. Sebab, saat ini kartu prabayar sangat mudah sekali diperoleh dan berpotensi meningkatkan tindakan penipuan dengan menggunakan identitas palsu.

"Intinya adalah supaya orang tidak mudah menggunakan data orang lain untuk melakukan penipuan dan menggunakan identitas palsu. Saya mendukung 1.000% registrasi kartu prabayar," pungkasnya.