KPU Ubah Format Debat Capres-Cawapres, Ganjar: Saya Siap Apa Pun Skenarionya

JAKARTA - Capres 2024 yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo menanggapi diubahnya format debat capres -cawapres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Meski demikian, dia siap apa pun skenario yang dibuat KPU.

"Kalau saya sih mau ada atau tidak ada saya siap untuk skenario apa pun," kata Ganjar di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (2/12/2023).

Nanti masyarakat bisa menilai sendiri terkait skenario yang diubah KPU. "Kita serahkan pada KPU karena pasti masyarakat akan melihat," ujarnya.



Sekadar diketahui, lima kali debat capres-cawapres digelar pada Pilpres 2019. Komposisinya dua kali khusus capres, sekali debat khusus cawapres, dan dua kali dihadiri capres-cawapres.

Sedangkan pada Pilpres 2024, cawapres turut mendampingi pasangan masing-masing saat debat capres, begitu juga ketika debat cawapres. Adapun perbedaannya pada proporsi bicara masing-masing capres dan cawapres, apakah agenda debatnya hari itu debat cawapres atau capres.

Menurut Pengamat Politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi Kusman, perubahan debat itu akan menghilangkan kesempatan warga mengenal kapasitas calon lebih dalam. "Berkaitan dengan pernyataan Ketua KPU Hasyim Asy’ari yang akan menghadirkan secara bersamaan baik capres maupun cawapres dalam lima kali acara debat capres memperlihatkan bahwa yang bersangkutan melanggar regulasi," ujar Airlangga.

Dia menilai pernyataan Ketua KPU memperlihatkan yang bersangkutan tidak memahami peran dan posisi penting wapres sebagai dwi tunggal dengan presiden dalam pengelolaan negara. Cawapres bukanlah figur yang hanya menemani dan menjadi pendamping presiden secara formal.

"Wapres seharusnya memiliki kapasitas dan kualitas yang setara dengan presiden mengingat wapres adalah figur yang paling dekat dengan presiden memiliki fungsi mengelola urusan-urusan bernegara dan memiliki tugas yang sangat penting untuk memimpin negara ketika presiden berhalangan," katanya.

Dia juga menilai pernyataan Ketua KPU merendahkan posisi cawapres dengan menutup kesempatan bagi para kandidat wakil presiden untuk memperlihatkan kapasitas dan kredibilitasnya membuktikan diri di hadapan pertimbangan publik secara terbuka.