Mesir Perketat Aturan Berselancar di Media Sosial

KAIRO - Parlemen Mesir mengesahkan undang-undang yang memberdayakan pemerintah untuk memblokir akun media sosial dan menghukum wartawan yang memposting berita palsu.

Seperti dilansir dari Reuters, Berdasarkan undang-undang, akun media sosial dan blog dengan lebih dari 5.000 pengikut seperti Twitter dan Facebook akan diklasifikasikan sebagai saluran media.

Ini berarti bahwa media sosial tunduk pada penuntutan untuk publikasi berita palsu atau untuk memicu pelanggaran hukum.
Hampir sama dengan Mesir, Pemerintah Iran telah lama menggunakan berbagai taktik untuk menyensor Internet di negara itu, termasuk penyedia layanan Internet yang dilibatkan untuk menyaring konten.

Sementara itu, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei angkat bicara soal gelombang demonstrasi anti-pemerintah di negaranya. Menurutnya, musuh Teheran menggunakan uang dan senjata untuk melemahkan pemerintah Iran, termasuk melalui demonstrasi yang meluas.

Demo di berbagai wilayah Iran sudah berlangsung dalam sepekan terakhir. Demo untuk menentang kenaikan harga pangan dan pengangguran itu telah memakan korban jiwa sekitar 20 orang.

”Sebagaimana perkembangan akhir-akhir ini (di negara ini), musuh telah bersatu untuk menciptakan masalah bagi sistem Islam dengan menggunakan berbagai cara termasuk uang, senjata, politik dan keamanan,” kata Khamenei pada hari Selasa, yang dikutip dari kantor berita negara IRNA, Rabu (3/1/2018).

Kendati demikian, Khamenei tidak menyebut secara spesifik musuh-musuh Iran yang dia maksud. ”Musuh selalu menanti-nanti untuk menemukan kesempatan guna memberikan pukulan kepada bangsa Iran,” ujarnya.

Pejabat Iran lainnya juga menuduh bahwa demonstrasi anti-pemerintah—yang beberapa di antaranya menargetkan Ayatollah Khamenei dan berubah menjadi aksi kekerasan—telah diprovokasi dari luar. Presiden Iran Hassan Rouhani menuduh Arab Saudi memainkan peran dalam gelombang demonstrasi anti-pemerintah.

“Mereka (orang-orang Saudi) secara terang-terangan mengatakan bahwa kita akan menciptakan masalah di Teheran,” kata Rouhani di hadapan anggota parlemen.

Pada hari Selasa, Ali Shamkhani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, juga menuduh Arab Saudi mengipasi kerusuhan rakyat melalui media sosial. “Menurut kepala keamanan, sekitar 27 persen hashtag yang telah dibuat milik orang Saudi, hashtag tentang situasi di Iran telah diluncurkan dari AS, Inggris dan Arab Saudi,” katanya.

”Tentu saja, Saudi akan mendapat tanggapan yang tepat dari Iran dan mereka tidak akan mengerti asal usul tanggapan ini. Keluarga Saudi yang berkuasa sangat menyadari bahaya tanggapan kita,” kata Shamkhani.