Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
PDIP Khawatir PPP Korban Operasi Politik karena Tak Lolos Parlemen
loading...
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan keterangan di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024). Foto: Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - PDIP khawatir dengan PPP yang dicurigai menjadi korban politik karena tak lolos parlemen. Suara PPP di bawah ambang batas parlemen 4 persen.
"Kami sangat khawatir terhadap PPP," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024).
Partainya bakal berkomitmen membantu PPP. PDIP tidak menginginkan partai bersejarah hilang dari negara Indonesia.
"Sejak perhitungan suara yang pertama, kami mengajak PPP untuk bersama-sama di pusat data PDIP. Bahkan, pada Pemilu 2019 kami diperintahkan Ibu Mega yang memegang amanat Mbah Maimoen untuk membantu PPP karena sejarahnya. PDIP tidak ingin sejarah partai Ka'bah dihilangkan dari sejarah republik ini," ujar Hasto.
Menurut dia, persoalan yang dihadapi PPP yakni berhadapan dengan berbagai macam operasi politik. Upaya operasi politik ini juga dirasakan partai pendukung Ganjar-Mahfud yakni Partai Perindo dan Hanura.
"Kami memberikan solidaritas tertinggi karena kami tidak ingin menghilangkan partai Ka'bah. Mungkin Pak Jokowi nanti akan tercatat sebagai seorang presiden yang memiliki legacy menghilangkan partai Ka'bah dalam sejarah republik ini. Padahal, partai Ka'bah memiliki peran yang sangat penting jauh sebelum kemerdekaan," ungkapnya.
"Ini operasi politik luar biasa yang tidak diterima lagi oleh norma dan etika. Ketika ambisi kekuasaan mampu mengalahkan etika, moral, dan menghilangkan supremasi hukum yang ada adalah sisi-sisi gelap kekuasaan. Dan ini adalah masa suram bagi arah masa depan Indonesia," tambah Hasto.
Dia menilai hal ini harus dilawan karena apabila tidak, maka tidak ada gunanya lagi pendidikan budi pekerti. Anak-anak juga harus memiliki pendidikan betapa pentingnya mengikuti proses.
"Semuanya akan bisa tergerak untuk meneladani hal-hal yang tidak baik yang justru dilakukan oleh ambisi kekuasaan dari seorang presiden, yang 23 tahun bersama dengan kami. Ini harus menjadi persoalan berharga bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia," kata Hasto.
"Kami sangat khawatir terhadap PPP," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024).
Partainya bakal berkomitmen membantu PPP. PDIP tidak menginginkan partai bersejarah hilang dari negara Indonesia.
"Sejak perhitungan suara yang pertama, kami mengajak PPP untuk bersama-sama di pusat data PDIP. Bahkan, pada Pemilu 2019 kami diperintahkan Ibu Mega yang memegang amanat Mbah Maimoen untuk membantu PPP karena sejarahnya. PDIP tidak ingin sejarah partai Ka'bah dihilangkan dari sejarah republik ini," ujar Hasto.
Menurut dia, persoalan yang dihadapi PPP yakni berhadapan dengan berbagai macam operasi politik. Upaya operasi politik ini juga dirasakan partai pendukung Ganjar-Mahfud yakni Partai Perindo dan Hanura.
"Kami memberikan solidaritas tertinggi karena kami tidak ingin menghilangkan partai Ka'bah. Mungkin Pak Jokowi nanti akan tercatat sebagai seorang presiden yang memiliki legacy menghilangkan partai Ka'bah dalam sejarah republik ini. Padahal, partai Ka'bah memiliki peran yang sangat penting jauh sebelum kemerdekaan," ungkapnya.
"Ini operasi politik luar biasa yang tidak diterima lagi oleh norma dan etika. Ketika ambisi kekuasaan mampu mengalahkan etika, moral, dan menghilangkan supremasi hukum yang ada adalah sisi-sisi gelap kekuasaan. Dan ini adalah masa suram bagi arah masa depan Indonesia," tambah Hasto.
Dia menilai hal ini harus dilawan karena apabila tidak, maka tidak ada gunanya lagi pendidikan budi pekerti. Anak-anak juga harus memiliki pendidikan betapa pentingnya mengikuti proses.
"Semuanya akan bisa tergerak untuk meneladani hal-hal yang tidak baik yang justru dilakukan oleh ambisi kekuasaan dari seorang presiden, yang 23 tahun bersama dengan kami. Ini harus menjadi persoalan berharga bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia," kata Hasto.
(jon)
Explore More