Halau Pengaruh China, AUKUS Akan Buka Anggota Baru

CANBERRA - Amerika Serikat, Inggris, dan Australia akan mengumumkan pembicaraan pada hari Senin tentang memasukkan anggota baru ke dalam pakta keamanan AUKUS . Itu dilakukan ketika Washington mendorong Jepang untuk terlibat sebagai upaya pencegahan terhadap China.

Hal tersebut dilaporkan Financial Times.

Pengumuman yang disampaikan oleh para menteri pertahanan kelompok tersebut akan berkaitan dengan "Pilar Dua" dari pakta tersebut, yang mewajibkan para anggota untuk bersama-sama mengembangkan komputasi kuantum, bawah laut, hipersonik, kecerdasan buatan, dan teknologi siber.

"Mereka tidak mempertimbangkan untuk memperluas pilar pertama, yang dirancang untuk mengirimkan kapal selam serang bertenaga nuklir ke Australia," demikian laporan Financial Times.

AUKUS, yang diresmikan oleh ketiga negara tersebut pada tahun 2023, merupakan bagian dari upaya mereka untuk melawan kekuatan China yang semakin besar di kawasan Indo-Pasifik. Tiongkok menyebut perjanjian AUKUS berbahaya dan memperingatkan hal itu dapat memicu perlombaan senjata regional.

Presiden AS Joe Biden berupaya meningkatkan kemitraan dengan sekutu AS di Asia, termasuk Jepang dan Filipina, di tengah pembangunan militer bersejarah Tiongkok dan meningkatnya keagresifan teritorialnya.

Rahm Emanuel, duta besar AS yang vokal di Tokyo, menulis dalam sebuah opini di Wall Street Journal pada hari Rabu bahwa Jepang "akan menjadi mitra tambahan Pilar II yang pertama".

Seorang pejabat senior pemerintah AS mengatakan kepada Reuters pada hari Rabu bahwa pengumuman mengenai keterlibatan Jepang diperkirakan akan terjadi pada minggu mendatang, namun ia tidak memberikan rinciannya.

Biden dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida kemungkinan akan membahas perluasan AUKUS untuk mencakup Jepang ketika presiden menjamu perdana menteri di Washington pada hari Rabu.

Namun, Australia masih ragu untuk memulai proyek-proyek baru sampai ada kemajuan lebih lanjut dalam memasok kapal selam bertenaga nuklir ke Canberra, kata sumber tersebut, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena mereka tidak berwenang untuk berbicara kepada media.