Awasi Postingan di Sosmed, Kominfo Berharap Tak Ada Pembatasan

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus melakukan pantauan di sosial media terkait hoaks dan hasutan soal Mahmamah Konstitusi (MK) yang menggelar sidang gugatan Pilpres 2019 yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02.

Menurut Plt Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu, sejak tadi pagi sejauh pemantauan dari Kominfo masih belum terlihat adanya peningkatan eskalasi hoaks dan ajakan untuk aksi unjuk rasa yang berdampak pada kerusuhan.

"Sejauh pemantauan Kominfo pagi ini belum ada peningkatan eskalasi hoaks dan hasutan," ujarnya dalam pesan singkat di Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Lebih lanjut, Kominfo berharap, tidak akan dilakukan pembatasan atau pelambatan fitur di sosia media selama sidang MK. Langkah tersebut diambil bila terjadi peningkatan eskalasi hoaks dan hasutan di sosial media.

Sebelumnya, pada 22 Mei lalu pemerintah sempat membatasi akses masyarakat terhadap beberapa fitur di sosial media pasca bentrokan antara polisi dengan oknum pengunjuk rasa di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat.

Pemblokiran baur dibuka dua hari setelahnya, tepatnya pada 25 Mei 2019. Dengan alasan kondisi yang dinilai sudah kondusif.