Qualcomm dan Intel Minta Presiden Trump Pertimbangkan Lagi Sanksi Huawei

SHENZHEN - Sejumlah mitra bisnis besar Huawei di AS, termasuk Google, Qualcomm, dan Intel, merespons cepat sanksi pembatasan transaksi yang diberlakukan oleh administrasi Trump terhadap raksasa China itu. Namun mereka dalam waktu bersamaan juga berusaha meyakinkan pemerintahnya bahwa larangan bukanlah ide yang hebat.

Dilansir dari Phone Arena, Huawei mengklaim, sejumlah pemasok suku cadang asal AS telah melakukan upaya untuk membujuk Pemerintah AS agar mau bekerja sama dengan Huawei. Namun usaha itu sampai sekarang belum berhasil.

Rupanya, baik Qualcomm dan Intel, memang telah secara diam-diam melobi untuk membantu Huawei keluar dari kekacauan politik yang melandanya. Kebijakan pembatasan transaksi dagang secara tidak langsung akan menelan biaya dua kali lipat pembuatan chip besar dan banyak bisnis AS lainnya.

Menurut sebuah perkiraan, vendor ponsel pintar terbesar kedua di dunia ini menghabiskan tidak kurang dari USD11 miliar untuk berbagai komponen buatan AS pada 2018. Sedangkan Qualcomm dan Intel secara alami berada di ujung penerima sebagian besar "kue" itu.

Apa yang dilaporkan oleh perusahaan-perusahaan ini dan lainnya dalam situasi serupa pada diskusi dengan para pejabat Washington. Mereka berupaya menunjukkan bahwa perintah eksekutif kontroversial bulan lalu harus direvisi guna menghilangkan "teknologi yang tidak terkait dengan keamanan nasional".

Sederhananya, sambung dia, Qualcomm ingin terus menjual chip ke Huawei untuk digunakan pada smartphone, yang tidak mungkin menghadirkan masalah keamanan yang sama dengan peralatan jaringan 5G raksasa teknologi China itu.

Untuk bagiannya, Google mendekati masalah ini sedikit berbeda. Mereka ingin tetap berbisnis dengan Huawei untuk mencegah penyebaran pengganti Android yang tidak aman.

Untuk diketahui sistem operasi Huawei terbaru yang dibangun yakni HongMeng atau OS Ark yang sedang dikerjakan internal. Pada akhirnya, bertujuan mencegah kerusakan pada perusahaan-perusahaan Amerika", tetapi masih belum jelas apakah Presiden Trump bisa diyakinkan oleh argumen-argumen ini untuk menekan perang.