alexametrics

Penelitian Terbaru Ungkap SDM Huawei Mantan Spionase Militer China

loading...
Penelitian Terbaru Ungkap SDM Huawei Mantan Spionase Militer China
Sebuah penelitian terbaru menuding Huawei merekrut mantan personel militer China untuk bekerja dengan perusahaan. Foto/ist
A+ A-
LONDON - Presiden AS Donald Trump tak punya pendirian teguh. Belum lama mengatakan bakal menerapkan larangan transaksi perdagangan terhadap Huawei. Tapi kini Paman Sam kemungkinan tidak akan menindak sama sekali pabrikan China tersebut.

Bagi Huawei mungkin ini adalah angin surga, tapi bagi pengamat industri, hal itu menyisakan kebingungan. Bagaimana perusahaan China yang baru dinyatakan sebagai ancaman terhadap keamanan nasional AS, tiba-tiba aman digunakan?

Laman Phone Arena melaporkan, tergelitik kebingungan ini, digelarlah sebuah penelitian mendalam oleh sebuah lembaga independen. Hasilnya mencengangkan!



Investigasi mengungkap bahwa tidak hanya kekhawatiran tentang hubungan mendalam Huawei dengan Pemerintah China saja yang dibenarkan, tapi perusahaan dinilai secara aktif merekrut mantan pegawai pemerintah yang ditugaskan melakukan peretasan atau spionase industri. Mereka melakukan kegiatan siber terhadap perusahaan-perusahaan Barat.

Studi ini dilakukan oleh Christopher Balding, Associate Professor di Fulbright University Vietnam dan think tank konservatif yang berbasis di London Henry Jackson Society. Investigasi memeriksa resume karyawan Huawei yang dibocorkan secara online dari database yang tidak aman dari situs web perusahaan perekrutan.

Kesimpulannya dari penelitian ini ialah personil teknis tingkat menengah yang dipekerjakan oleh Huawei memiliki latar belakang yang kuat dalam pekerjaan yang terkait erat dengan pengumpulan intelijen dan kegiatan militer. Misalnya peretasan atau spionase industri tertentu yang dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan Barat.

Salah satu CV (curiculum vitae) yang diinspeksi menggambarkan seorang karyawan Huawei yang juga memegang peran di universitas militer tempat mereka dipekerjakan oleh Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA). Karyawan itu terkait dengan kemampuan ruang perang, cyber, dan elektronik militer China.

CV lainnya menggambarkan seorang karyawan Huawei yang merupakan perwakilan dari struktur pemerintah yang bertanggung jawab atas spionase dan kontra intelijen. Studi tersebut mengatakan, orang itu "terlibat dalam perilaku yang menggambarkan penanaman teknologi atau perangkat lunak pengambilan informasi pada produk Huawei".

"Saya tidak memiliki bukti bahwa negara China telah secara langsung memerintahkan karyawan Huawei untuk melakukan tindakan spionase atau perilaku serupa. Saya katakan itu hanya karena saya tidak memiliki rekaman audio pesanan atau email yang menunjukkan pesanan tersebut," kata Balding.

"Namun, saya dapat mengatakan CV melakukan pembicaraan tentang perilaku seperti intersepsi informasi dan kami tahu contoh di mana seorang karyawan Huawei memegang posisi ganda dalam Angkatan Dukungan Strategis PLA yang mengawasi peperangan elektronik dan unit perang nontradisional serupa. Jadi saya tidak bisa mengatakan itu telah dipesan, tetapi kesimpulan posisi dan perilaku yang mereka sebutkan pada CV mereka tampaknya mengindikasikan bahwa mereka terlibat dalam tindakan ini," katanya disitat laman Phone Arena.

Sejauh ini kekhawatiran dengan Huawei persis bahwa perusahaan tersebut memiliki hubungan dekat dengan Pemerintah China dan militernya. Kecurigaannya, perusahaan dapat memasang backdoors di perangkat dan layanannya yang dapat dieksploitasi oleh negara China.

"Namun sejauh ini, kami belum melihat bukti langsung dari pintu belakang seperti itu dalam produk Huawei, bahkan dari Pemerintah AS ketika larangan itu pertama kali disarankan," katanya lagi.

Lalu apa respons Huawei? Manajemen menanggapi penyelidikan dengan mengatakan tidak dapat memverifikasi CV yang bersangkutan atau SDM yang dimaksud. Dengan demikian tidak dapat mengonfirmasi kebenaran semua informasi yang dipublikasikan secara online.

Huawei mengatakan penelitian ini berisi pernyataan spekulatif. "Huawei mempertahankan kebijakan ketat untuk merekrut kandidat dengan latar belakang militer atau pemerintah. Selama proses perekrutan, kandidat ini diharuskan untuk memberikan dokumentasi yang membuktikan bahwa mereka telah mengakhiri hubungan mereka dengan militer atau pemerintah," kata Huawei dalam pernyataan resminya.

"Kami menyambut pelaporan profesional dan berbasis fakta tentang investigasi terhadap transparansi Huawei. Kami berharap bahwa makalah penelitian lebih lanjut akan mengandung lebih sedikit dugaan ketika menarik kesimpulan mereka, dan menghindari begitu banyak pernyataan spekulatif tentang apa yang diyakini Profesor Balding, 'menyimpulkan,' dan 'tidak bisa mengesampingkan'," kata juru bicara Huawei seraya menambahkan, Huawei juga akan melakukan pemeriksaan latar belakang dan memberikan pelatihan bagi karyawan yang akan memiliki akses ke jaringan dan data pelanggannya.

Pada catatan terpisah, perlu diketahui bahwa tidak jarang personel militer meninggalkan entitas negara untuk bergabung dengan perusahaan swasta di China. Motifnya adalah mencari bayaran yang lebih baik.

Terlepas dari itu, kita belum melihat bukti adanya backdoor Huawei. Tetapi sejauh ini telah melihat banyak kekhawatiran. "Kami tidak berpendapat bahwa merekrut personel militer (berarti) organisasi Anda adalah sebuah spionase. Saya tidak mengatakan hal semacam itu, tetapi itulah yang mereka coba konfirmasikan. Saya katakan, dalam kata-kata personel Huawei pada kata mereka CV, mereka memegang posisi ganda untuk pengumpulan intelijen China dan unit perang elektronik saat bekerja untuk Huawei baik mengambil pesanan dari atau berkoordinasi dengan negara Cina. Itulah yang sangat mengkhawatirkan," kata Christopher Balding menanggapi komentar Huawei tentang studinya.
(mim)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak