Johnny G Plate Ditunjuk Jadi Menkominfo, Ini PR yang Menantinya

JAKARTA - Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju. Di pos Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Jokowi menunjuk politikus Nasdem Johnny G Plate.

"Johnny Plate Menkominfo, berkaitan dengan siber cryme, kedaulatan data, industri teknologi informasi di domestik jadi wilayah beliau," kata Presiden Jokowi pada acara perkenalan jajaran menteri baru di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu pagi (23/10/2019)

Ia akan menggantikan peran Rudiantara yang telah menjabat sebagai Menkominfo selama lima tahun sejak 2014.

Nama Johnny memang masih asing di industri telekomunikasi dan digital yang bersinggungan langsung dengan ranah kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Berbeda dengan Rudiantara yang berasal dari kalangan industri terkait, Johnny Gerard Plate adalah seorang politisi dan pengusaha.

Namun, usaha yang ia geluti juga sangat jauh dari bidang industri telekomunikasi atau yang berkaitan dengan ranah Kominfo.

Mantan Menkominfo Rudiantara di masa-masa akhir jabatannya menjelaskan fokus utama Menkominfo yang baru adalah konsolidasi operator seluler.

Sekedar informasi Rudiantara sejak awal ditunjuk sebagai Menkominfo di era pemerintahan Jokowi-JK ingin mendorong konsolidasi para operator seluler.

Namun hingga akhir jabatan, konsolidasi operator seluler tersebut tak berhasil dilakukan.

Ditemui belum lama ini pria yang akrab disapa Chief RA ini mengaku tak masalah Menkominfo selanjutnya berlatar belakang politik maupun profesional, yang pasti harus bisa klik dengan Presiden RI Jokowi.

"Kalau menurut saya apakah itu berlatar belakang politik atau tidak berlatar belakang politik yang penting bisa ngeklik sama presiden dan membangun unrastruktur tanpa henti kemudian juga mengembangkan ekosistem ekonomi digital dan juga jangan lupa pr untuk konsolidasi," ungkapnya.

Kemudian ia menjelaskan alasan utama yang menjadi penyebab belum rapungnya konsolidasi operator seluler itu tak berhasil dilakukan di eranya menjabat.

"Perlu waktu terutama di pemegang saham pengendali itu satu. Pemerintah juga harus menyiapkan di sisi frekuensi, di frekuensi ada gambaran sih kalau 3,5 dipakai satelit kan tidak seluruh Indonesia, kan di beberapa bagian bisa dimulai tapi yang penting model bisnis, yaitu untuk apa. Untuk pasar korporasi," tandasnya.