alexametrics

Pemerintah Diminta Atasi Kelangkaan Solar Subsidi di Daerah

loading...
Pemerintah Diminta Atasi Kelangkaan Solar Subsidi di Daerah
Pemerintah diminta segera mengatasi kelangkaan solar bersubsidi yang terjadi di sejumlah daerah. Sebab kelangkaannya bisa menghambat laju perekononian nasional. Foto/Dok SINDOnews
A+ A-
JAKARTA - Kelangkaan solar subsidi di sejumlah daerah akhir-akhir ini membuktikan Kementerian Perhubungan dan kementerian terkait perlu lebih memahami sektor transportasi serta logistik, terutama angkutan darat.

Terlebih angkutan logistik darat memegang peranan sangat dominan dalam sistem transportasi nasional, yakni lebih dari 85%. Dengan begitu, kelangkaan solar subsidi pasti bakal berdampak terhadap perekonomian nasional.

“Saya sangat prihatin kelangkaan solar berlarut-larut. Lebih prihatin lagi, kementerian terkait seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, ESDM, hingga Kementerian Keuangan tidak bersuara. Kondisi ini menyulitkan angkutan darat,” kata Bambang Haryo Soekartono, praktisi dan pemerhati transportasi logistik, Minggu (17/11/2019).



Dikatakan Bambang, angkutan darat merupakan urat nadi perekonomian, bukan hanya perannya yang sangat dominan, melainkan juga konektivitasnya sangat erat dengan moda angkutan lain, baik laut, kerata api, maupun udara. Semua moda lain bergantung pada angkutan darat untuk mengirim barang dari hulu hingga hilir atau konsumen.

Multiplier effect akibat kelangkaan BBM ini sangat luas, melambatkan ekonomi karena logistik terhambat, sehingga harga-harga akan naik dan inflasi meningkat. Kementerian perlu mendukung upaya Presiden Joko Widodo untuk menggenjot ekonomi,” paparnya.

Menurut Bambang, Kemenhub sebagai instansi yang paling bertanggung jawab terhadap konektivitas seharusnya berada di depan mengatasi kelangkaan solar subsidi. “Kemenhub sangat cepat merespons isu-isu populer, seperti skuter listrik, dibandingkan isu logistik. Persoalan skuter listrik serahkan saja kepada pemda atau Dishub, Kemenhub perhatikan isu-isu besar,” kata mantan Wakil Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) ini.

Lebih lanjut dijelaskan, Indonesia sedang berpacu dengan waktu untuk menghindari ancaman resesi dalam waktu dekat. Pemerintah tidak boleh bekerja santai dan mengklaim bahwa ekonomi Indonesia baik-baik saja.

Kelangkaan solar subsidi yang berlarut-larut juga memberikan kesan negara tidak hadir, terutama untuk memberantas mafia BBM subsidi sehingga kuota solar selalu jebol. Menurut dia, sudah menjadi rahasia umum bahwa solar subsidi mengalir ke industri melalui para spekulan BBM yang sering disebut pengerit atau pelangsir.

Dia menduga, keberadaan para pengerit atau pelangsir yang bekerja sama dengan oknum SPBU itu diketahui oleh Pertamina dan penegak hukum, tetapi seakan ditoleransi dan dibiarkan sehingga kelangkaan solar terus terjadi.

“Hampir 50% dari kuota solar subsidi itu diperkirakan menguap ke industri di daerah-daerah, sedikit saja yang tersisa untuk angkutan logistik dan angkutan umum. Pemerintah diminta serius dan tegas memberantas kebocoran BBM yang masif ini, karena itu kita minta BPK, KPK, dan Polri turun tangan,” tegas Bambang Haryo.

Dia mengatakan, kelangkaan solar seharusnya tidak terjadi ketika ekonomi sedang menurun seperti sekarang. Pemerintah atas persetujuan DPR menetapkan kuota solar subsidi 14,5 juta kiloliter pada 2019, sementara pertumbuhan ekonomi sekitar 5%. Sebagai perbandingan, kuota solar subsidi pada 2010 hanya 11,2 juta KL, padahal pertumbuhan ekonomi saat itu 6,1%.

Bambang mendesak pemerintah tidak berdiam diri dan segera mengatasi kelangkaan solar subsidi secara tuntas. Jika tidak, kepercayaan investor terhadap Indonesia akan menurun mengingat masalah seperti ini tidak terjadi di negara ASEAN lainnya.

“Indonesia akan makin tertinggal dari negara lain kalau masalah ini tidak segera diatasi. Kita minta perhatian dari Presiden Jokowi,” pinta Bambang.

Sekadar informasi, belakangan ini kelangkaan solar subsidi dirasakan di sejumlah daerah. Sebut saja di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Para pengusaha otobus terpaksa mengandangkan sebagian armadanya ketimbang merugi karena ketiadaan solar bersubsidi.

Pertamina sendiri menyatakan ketersediaan solar subsidi, baik di terminal BBM maupun di SPBU mencukupi untuk kebutuhan konsumen. Manajemen juga sudah mengambil langkah untuk mengantisipasinya. "Pertamina telah menambah suplai solar untuk ketersediaan yang lebih merata," kata VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman dalam siaran persnya akhir pekan kemarin.

Pertamina telah menambah sekitar 20% suplai solar untuk memastikan pemerataan penyaluran dan melakukan percepatan distribusi untuk pelayanan ke masyarakat yang lebih optimal. Pertamina berharap penyaluran BBM bersubsidi, termasuk solar, tepat sasaran. Sebab kata Fajriyah, hingga kini BBM bersubsidi masih banyak dikonsumsi oleh masyarakat mampu.
(mim)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak