Bedah Prakerja.org Aplikasi Gratisan Tandingan Kartu Prakerja

JAKARTA - Platform pelatihan gratis bernama prakerja.org hadir di tengah kontroversi Kartu Prakerja. Berbeda dengan program Kartu Prakerja dari pemerintah yang mengharuskan pesertanya memiliki saldo untuk bisa ambil pelatihan, platform prakerja.org ini disediakan secara gratis.

Dalam laman resminya, prakerja.org menyebut pendiriannya sebagai bentuk kritik terhadap program Kartu Prakerja.

"Prakerja.org adalah bentuk kritik terhadap pemerintah terhadap program Kartu praKerja. Lihat manifesto lengkap kami," demikian dinyatakan dalam bagian 'Tentang Kami' di laman tersebut. Baca Juga: Perlu Tindakan Khusus, Indonesia Memasuki Puncak Bencana COVID-19

Saat ini, konten prakerja.org masih sebatas embedded video dari YouTube.

Ada lima kategori besar jenis pelatihan yang bisa diikuti di prakerja.org. Yakni Wirausaha, Pengembangan Diri, Bisnis dan Keuangan, Teknologi dan Software, serta Bisnis Digital.

Ada juga kelas training yang diberikan secara live. Saat mengklik opsi Live Training di bagian kanan atas website, akan terlihat jadwal live training yang akan ditayangkan, lengkap dengan judul, waktu dan durasi penayangan.

Live training yang sudah berlangsung pun masih bisa dilihat di bagian bahwa kanal tersebut. Baca Juga: Yamaha NMax Roda Tiga 'Tricity' Siap Meluncur

Dalam akun Twitternya pun @prakerja.org, rajin membuat cuitan yang menyuarakan keresahan mereka terhadap program pemerintah tersebut.

"Kami menyambut baik upaya pemerintah merelokasi APBN dlm penanggulangan dampak COVID, salah satunya utk program Kartu Prakerja. Tp sayang dari anggaran Rp20 T, Rp5,6 T utk pelatihan online yg diselenggarakan 8 penyedia platform dgn pagu Rp1 juta /org," cuit akun itu. Baca Juga: Perlu Tindakan Khusus, Indonesia Memasuki Puncak Bencana COVID-19

Dalam cuitannya akun @prakerja.org juga menyabut adanya website gratis ini bertujuan untuk menunjukan bahwa sangat banyak alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan pelatihan secara gratis.

"Membatasi pilihan pada sejumlah penyedia platform, dengan harga dan kualitas yang tidak terstandarisasi, apalagi menjadikannya syarat menerima Bansos Prakerja, membuat program ini sangat tidak layak untuk dilaksanakan karena rawan praktik korupsi," sambung thread itu.